Minggu, 02 Februari 2014

KONFERENSI ILMUAN MUDA INDONESIA TAHUN 2014


SIFAT DAN ISI TULISAN (KHUSUSNYA LKTI) TAHUN 2014

SIFAT DAN ISI TULISAN


Sifat dan isi tulisan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
A.      Objektif
1.        Tulisan tidak bersifat emosional atau menonjolkan permasalahan yang subjektif.
2.        Tulisan didukung dengan data dan informasi yang akurat dan terpercaya.
3.        Bersifat original (asli) bukan karya tulis jiplakan.
B.       Logis dan sistematis
1.        Tiap-tiap bagian penulisan dirancang secara sistematis.
2.        Karya tulis memuat unsur-unsur identifikasi masalah, analisissintesis, kesimpulan, dan sedapat mungkin memuat saran-saran atau rekomendasi.
3.        Isi tulisan berdasarkan pada tinjauan pustaka atau hasil pengamatan, tetapi bukan hasil penelitian eksperimental.
C.      Sistmatika  Penulisan
1.        Bagian Awal
a.      Halaman Judul (contoh terlampir).
1)   Judul diketik dengan huruf besar, sesuai dan tepat dengan uraian yang ditulis dan tidak membuka peluang untuk penafsiran ganda.
2)   Lambang perguruan tinggi.
3)   Nama lengkap penulis dan nomor induk Peserta (NIM/OSIS/KEPENDUDUKAN) ditulis dengan jelas.
4)   Nama perguruan tinggi ditulis dengan jelas.
b.      Halaman Pengesahan (contoh terlampir).
1)      Halaman pengesahan memuat judul, nama penulis, dan nomor induk.
2)      Halaman pengesahan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/dosen pembimbing dan Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, serta Kelurahan (bagi peserta umum).
3)      Halaman pengesahan diberi tanggal sesuai dengan waktu pengesahan.
c.       Kata Pengantar dari penulis yang menyebutkan judul tulisan.
d.      Daftar Isi dan daftar lainnya yang diperlukan,(daftar tabel, daftar gambar, dan sebagainya).
e.       Ringkasan dibuat tidak lebih dari 2 (dua) halaman yang diketik spasi 1.
2.        Bagian Inti
a.      Pendahuluan
Bagian pendahuluan memuat hal-hal, sebagai berikut:
1)      Latar belakang yang memuat alasan pemilihan topik karya tulis. (Latar belakang didukung dengan data dan informasi yang akurat dan terpercaya.)
2)      Uraian singkat mengenai identifikasi masalah atau rumusan masalah.
3)      Tujuan dan manfaat penulisan yang ingin dicapai melalui penulisan.
b.      Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka berisi hal-hal, sebagai berikut :
1)      Uraian untuk menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah-masalah yang dibahas.
2)      Uraian mengenai pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
c.       Metode Penulisan
Penulisan dilakukan dengan metode yang ilmiah dengan menguraikan secara cermat prosedur pengumpulan data dan/atau informasi, pengolahan data dan/atau informasi, analisis sintesis, pengambilan kesimpulan, serta perumusan saran atau rekomendasi.
d.      Bagian Isi/Pembahasan
Analisis permasalahan yang didasarkan pada data dan/atau informasi serta pustaka untuk menghasilkan alternatif model pemecahan masalah atau gagasan yang kreatif, idealis, logis, dan implementatif.
e.       Penutup
1)      Kesimpulan harus sesuai dengan analisis permasalahan serta mampu menjawab rumusan masalah.
2)      Rekomendasi atau saran berupa transfer gagasan, operasional solusi, dan implementasinya di dalam masyarakat.
3.        Bagian Akhir
a.      Daftar pustaka harus menuliskan segala sumber pustaka yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan karya tulis untuk memberikan informasi sehingga pembaca dapat dengan mudah menemukan sumber yang disebutkan. Daftar pustaka disusun secara alfabetis. Teknik penulisan daftar pustaka menggunakan metode Harvard.
b.      Daftar Riwayat Hidup (Biodata atau Curriculum Vitae) peserta minimal memuat hal-hal yaitu :
1)      Foto Penulis.
2)      Nama lengkap.
3)      Tempat dan tanggal lahir.
4)      Jurusan/Fakultas dan perguruan tinggi.
5)      Nomor telepon dan ponsel.
6)      E-mail.
7)      Alamat rumah.
8)      Karya ilmiah yang pernah dibuat.
9)      Penghargaan-penghargaan yang pernah di raih.
c.       Lampiran (jika perlu).
4.        Teknik Penulisan
a.      Naskah ditulis menggunakan bahasa Indonesia minimal 30 (tiga puluh) halaman dan maksimal 40 (empat puluh) halaman tidak termasuk daftar pustaka. Jumlah halaman yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dapat mengurangi penilaian.
b.      Bahasa Indonesia yang digunakan hendaknya baku dengan tata bahasa dan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), sederhana, jelas, satu kesatuan, mengutamakan istilah yang dimengerti, tidak menggunakan singkatan seperti tdk, tsb, yg, dgn, dll, dsb.
5.        Pengetikan
a.      Tata Letak
1)      Karya tulis diketik spasi 1,5 pada kertas ukuran A4 (Font Times New Roman 12pt).
2)      Batas Pengetikan :
Kanan : 3 cm
Kiri : 4 cm
Atas : 4 cm
Bawah : 3 cm
3)      Jarak pengetikan bab, sub-bab, dan perinciannya :
a)      Jarak pengetikan antara judul bab dan sub-bab spasi 3, sub-bab dan kalimat dibawahnya spasi 2.
b)      Judul bab diketik di tengah-tengah dengan huruf kapital dan bold dengan jarak 4 cm dari tepi atas dan tanpa digarisbawahi.
c)      Judul sub-bab ditulis mulai dari sebelah kiri dan bold, huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf kapital, kecuali untuk kata-kata tugas, misalnya yang, dari, dan, dan sebagainya.
d)     Judul anak sub-bab ditulis mulai dari sebelah kiri dengan indensi 5 (lima) ketukan dan diberi garis bawah. Huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata-kata tugas seperti yang,, dari, dan, dan sebagainya.
e)      Jika masih ada sub-bab judul dalam tingkatan yang lebih rendah ditulis seperti pada butir (c) di atas dengan italic tanpa bold.
b.      Pengetikan Kalimat
Alinea baru diketik sebaris dengan baris di atasnya. Pengetikan kutipan langsung yang lebih dari tiga baris diketik spasi 1 (satu) menjorok ke dalam dan tanpa diberi tanda petik.
c.       Penomoran Halaman
a)      Bagian pendahuluan yang meliputi halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan ringkasan memakai angka romawi kecil dan diketik sebelah kanan bawah (i, ii, iii, iv, dan seterusnya).
b)      Bagian inti yang diawali dengan bab pendahuluan hingga bab penutup memakai angka arab dan diketik pada kanan bawah (1, 2, 3, 4, dan seterusnya), kecuali pada awal setiap bab, bagian tersebut tidak diberi nomor halaman.
Jika masih terdapat hal-hal yang belum dimengerti dipersilahkan menghubungi panitia yang telah ditentukan oleh pembimbing KARISMA BANTEN. Terima Kasih.











Lampiran I (Contoh Cover Halaman Depan)


JUDUL KARYA TULIS
(Times New Roman, 12pt, all caps bold, centered, 1,5 spacing)


Karya Tulis ini Disusun dalam Rangka
Mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah
yang diselenggarakan Oleh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Regular Pentagon: LAMBANG
PERGURUAN TINGGI
(WARNA)
















Disusun Oleh:
NAMA KETUA (NIM……………)
NAMA ANGGOTA (NIM……………)
NAMA ANGGOTA (NIM……………)
(Times New Roman, 12pt, bold, centered, 1,5 spacing)



NAMA PERGURUAN TINGGI
KOTA
TAHUN PENULISAN
(Times New Roman, 12pt, bold, centered, 1,5 spacing)






Lampiran II (Contoh Lembar Pengesahan)                                   (Tanggal pengesahan)



LEMBAR PENGESAHAN

1.      Judul Karya Tulis                    :
“”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .””

2.      Pelaksana Kegiatan                  :
Nama Lengkap                :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nomor N.I.M                   :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T.T.L                                :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alamat Lengkap             :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No Identitas KTP            :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asal PT/Fakultas             :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( Bagi Mahasiswa).
Asal Sekolah                    :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( Bagi Siswa).

3.      Dosen Pembimbing                  : 
Nama lengkap                 :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIP                                   :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

         Guru/Dosen Pembimbing                                                                   
              Karya Tulis Ilmiah                                                             Penulis

                  


(Nama Lengkap disertai Gelar (Jika Ada))                   (Nama Lengkap Penulis)
NIP: ...........................................................                N.I.M/S : .............................................                    



Menyetujui,
Kepala Sekolah /Pembantu Dekan III
Bidang Kemahasiswaan


                                                 
(Nama Lengkap disertai Gelar (Jika Ada))
NIP: ...........................................................


INFO LOMBA TAHUN 2014


TANTANGAN BANK INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN ARUS MASUK MODAL ASING

TANTANGAN BANK INDONESIA  DALAM MENYELESAIKAN  ARUS MASUK MODAL ASING



Harrys Pratama Teguh, Ida Lelah, Juharudin*

ABSTRACT


Name: Harrys Pratama Teguh[1] NIM: (081200072) Students Jinayah Siyasah (JS) IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten

Economic development is a process to be conducted by a nation to improve the lives and welfare of all Indonesian people. A country's economic development not only armed with a steely determination from all the people to build the economy, but more than that should be supported also by the availability of economic resources such as the availability of natural resources, human resources, capital and productive resources. The issue occurs in portfolio capital flows in 2011 are expected to remain quite high in line with the swift flow of funds into countries other emerging markets. It difaktori by the difference in speed of economic recovery and the difference in interest rates between developed and developing countries.
At the writing of scientific papers that we use is the correlative study, which is a correlative research is research that links the existing data. In accordance with the understanding that we connect the data that we can from each other. In addition we are also linking the existing data with the theoretical basis that we use. So expect our research can be a proper research and appropriate.
With the article titled "The Challenge of Bank Indonesia Sign In Resolving Foreign Capital Flows" is expected to know the policies that need to hold the government to maintain harmony between economic growth, changes in economic structure, price stability, employment opportunities and equitable distribution of development gains, Knowing the government step forward to attract foreign investors, and maintain the existing investors in order to be motivated to continue to make investments in Indonesia, and knowing the role and impact of foreign debt to national development in the future.


Keywords: Foreign Direct Investment (FDI), Foreign Debt (ULN), Welfare, Unemployment, and the Balance of Payments.













PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi merupakan proses yang mutlak dilakukan oleh suatu bangsa untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ekonomi suatu negara tidak hanya dilakukan dengan berbekal tekad yang membaja dari seluruh rakyat untuk membangun perekonomian, namun lebih dari itu harus didukung pula oleh ketersediaan sumber daya ekonomi seperti ketersediaan sumberdaya alam, sumber daya manusia, serta sumber daya modal yang produktif.[2]
Neraca pembayaran merupakan salah satu bagian integral dari kebijaksanaan pembangunan yang mempunyai peranan penting dalam pemantapan stabilitas ekonomi yang lebih diarahkan guna mendorong pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja. Di samping itu juga tercapainya perubahan fundamental dalam struktur produksi dan perdagangan luar negeri sehingga dapat meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia dari  tantangan, dan  berbagai keguncangan ekonomi dunia.
Persoalan terjadi pada arus modal portofolio 2011 yang diperkirakan masih cukup tinggi seiring dengan derasnya aliran dana yang masuk ke negara-negara emerging markets lainnya. Hal tersebut difaktori oleh perbedaan kecepatan pemulihan ekonomi serta selisih suku bunga antara negara maju dan Negara berkembang. Pemulihan tersebut dilihat dari pascakrisis 2008 yang masih berkutat pada masalah neraca perdagangan finansial yang disertai dengan utang Negara Indonesia yang membengkak.[3]
Seperti tahun 2010 silam, Indonesia dibanjiri dana asing yang bersifat jangka pendek atau sering disebut istilah uang panas (hotmoney) mencapai sekitar 6,5 miliar dollar AS. Hal tersebut dapat digambarkan secara jelas bahwa perekonomian domestik saat ini sangat rentan terhadap penurunan kinerja secara mendadak.[4]

Fenomena tersebut membuktikan bahwa dana yang ditaruh pada Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Berharga Negara Rupiah (SBNR) dapat dikatakan benar-benar sebagai uang panas yang umumnya hanya digunakan untuk mengambil keuntungan sesaat terutama dari bunga SBI yang relatif tinggi. Dana asing di SBI cenderung keluar secara besar-besaran dalam waktu singkat jika terjadi ancaman krisis di pasar keuangan global.[5] Dampaknya nilai tukar pun ikut mengalami jatuh yang membuat BI berencana membatasi arus dana asing yang diserta dukungan dari para ekonom di tanah air. Salah satu opsi yang mungkin sudah dikaji BI adalah pembatasan penempatan dana asing di Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Untuk mendorong gairah investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).[6]
Hal tersebut hingga saat ini masih tetap diperlukan guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan yang belum sepenuhnya ditanggung oleh dana yang berasal dari dalam negeri walaupun Negara Indonesia saat ini sedang mendapatkan ancaman penarikan dana asing secara mendadak dan membuat nilai tukar rupiah dalam situasi tidak pasti.
Berdasarkan latar belakang diatas  penulis menemukan beberapa perumusan masalah yang kiranya dianggap tepat untuk dituangkan pada karya tulis ilmiah ini, perumusan masalah tersebut seperti 1). Kebijaksanaan seperti apa yang perlu pemerintah pegang untuk memelihara keserasian antara pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, kestabilan harga, kesempatan kerja dan pemerataan hasil pembangunan ? 2). Apa langkah pemerintah kedepan untuk menarik Investor Asing, dan menjaga investor yang sudah ada agar termotivasi untuk terus melakukan penanaman modal di Indonesia ? dan 3). Bagaimana peran pemerintah dalam menghadapi tantangan investasi indonesia kedepan terutama dalam hal melakukan pengerahan dana investasi untuk menarik investor asing ?  

Melalui tulisan ini ada beberapa hal yang penulis harapkan guna membantu pemerintah dalam menyelesaikan arus krisis ekonomi global yang semakin membengkak ini. tujuan dari penulisan ini yaitu 1). Mengetahui kebijaksanaan seperti apa yang perlu pemerintah pegang untuk memelihara keserasian antara pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, kestabilan harga, kesempatan kerja dan pemerataan hasil pembangunan. 2). Mengetahui langkah pemerintah kedepan untuk menarik Investor Asing, dan menjaga investor yang sudah ada agar termotivasi untuk terus melakukan penanaman modal di Indonesia. Dan 3). Mengetahui peran pemerintah dalam menghadapi tantangan investasi indonesia kedepan terutama dalam hal melakukan pengerahan dana investasi untuk menarik investor asing.

LANDASAN TEORI
A.           Analisis Aliran Masuk Modal Asing di Indonesia 
Undang-undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing menegaskan bahwa penanaman modal asing tersebut hanya meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.[7] Sehubungan dengan mengalirnya arus modal asing yang masuk keranah perekonomian indonesia, kiranya dapat dipahami bahwa untuk melakukan transaksi perdagangan barang internasional pada pihak tertentu diperlukan modal internasional dan di lain pihak transaksi tersebut menghasilkan keuntungan yang akhirnya akan terakumulasi menjadi modal baru yang akan di investasikan lagi untuk meningkatkan keuntungan. Secara umum arus modal asing dapat bersifat hal berikut : [8]


1.      Portofolio Investment merupakan arus modal internasional dalam bentuk investasi aset-aset finansial seperti saham (stock), obligasi (bond), dan commercial papers. Arus portofolio inilah yang saat ini paling banyak dan cepat mengalir ke seluruh penjuru dunia melalui pasar uang dan pasar modal di pusat-pusat keuangan internasional New York, London, Paris, Frankfurt, Tokyo, Hongkong, dan Singapura.
2.      Direct Investment dapat diartikan sebagai investasi riil dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, tanah, bahan baku, dan persediaan di mana investor terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol penanaman modal tersebut. Direct investment ini biasanya dimulai dengan pendirian subsidiary atau pembelian saham mayoritas dari suatu perusahaan. Dalam konteks internasional, bentuk investasi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional (MNC) dengan operasi di bidang manufaktur, industri pengolahan, ekstraksi sumber alam, industri jasa, dan sebagainya.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa arus masuk modal asing (capital inflows) mempunyai peran penting dalam menutup gap devisa yang ditimbulkan oleh defisit pada transaksi berjalan. Selain itu, masuknya modal asing juga mampu menggerakkan kegiatan ekonomi yang lesu akibat kurangnya modal (saving investment gap) bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi.

B.           Tantangan Bank Indonesia terhadap Aliran Masuk Modal Asing 
Pemerintah adalah ibarat seorang nahkoda yang sedang menjalankan seunit kapal. Di dalam jangka pendek pemerintah harus dapat menjaga kondisi kapalnya akan terhindar dari berbabagai ancaman selama perjalanan. Sedangkan di dalam jangka panjang, nahkoda tersebut harus berusaha supaya kapal yang di kemudinya dapat mencapai tujuan yang di inginkan. Tentu dalam kenyataannya perjalanan kapal yang dinahkodakan tidak semulus yang telah direncanakan (Planning), banyak sekali rintangan dan masalah yang selalu mengintai dan harus siap di pecahkan setiap permasalahan yang muncul menghadangnya.
Itulah kira-kira gambaran mengenai peran pemerintah di dalam kehidupan perekonomian suatu negara tidak terkecuali pemerintah Indonesia. Didalam jangka panjang pihak pemerintah harus mengantarkan masyarakat Indonesia kepada kemakmuran, kesejahteraan lahir dan bathin, serta harus menghadapi masalah jangka panjang seperti masalah pembangunan Ekonomi nasional ditengah kancah arus masuk modal asing yang semakin membengkak. Pada umumnya faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya arus modal asing yang menderas adalah sebagai berikut :
1.      Adanya iklim penanaman modal dinegara-negara penerima modal itu sendiri yang mendukung keamanan berusaha (risk country), yang ditunjukkan oleh stabilitas politik serta tingkat perkembangan ekonomi dinegara penerima modal.
2.      Prospek perkembangan usaha di negara penerima modal.
3.      Tersedianya prasarana dan sarana yang diperlukan.
4.      Tersedianya bahan baku, tenaga kerja yang relatif murah serta potensi pasar dalam negara penerima modal.
5.      Aliran modal pada umumnya cenderung mengalir kepada negara-negara yang tingkat pendapatan nasionalnya per  kapita relatif tinggi.
Secara umum dapat dikatakan terdapat hubungan atas ketidakseimbangan  antara  negara maju sebagai pembawa modal dengan negara berkembang sebagai penerima modal. Hubungan ketidakseimbangan tersebut disebabkan oleh beberapa hal yang paling dominan yaitu : [9]
1.      Pemodal asing selalu mencari keuntungan (profit oriented), sedangkan negara penerima modal mengharapkan setiap modal asing yang masuk ke suatu Negara dapat membantu tujuan pembangunan ekonomi nasional atau sebagai pelengkap dana pembangunan.
2.      Pemodal asing memiliki posisi yang lebih kuat yang disertai dengan kemampuan berusaha dan kemampuan berunding yang lebih baik.

3.      Pemodal asing biasanya memiliki jaringan usaha yang kuat dan luas seperti dalam bentuk Multinasional Corporation. Multinasional Corporation ini pada dasarnya lebih mengutamakan melayani kepentingan negara dan pemilik saham di negara asal daripada kepentingan negara penerima modal.
Berdasarkan ke 3 poin diatas, sangat jelas ketidak seimbangan tersebut menjadi tantangan bagi setiap negara penerima modal asing termasuk Indonesia yaitu bagaimana mengatasi ketidak seimbangan yang dimaksud dalam rangka menarik investor asing. Dalam menghadapi tantangan yang dimaksud negara penerima modal asing pada umumnya dan Indonesia khususnya harus mengupayakan hal-hal sebagai berikut :
1.      Mengakomodasi motif profit oriented dari pemodal asing dengan sebaik-baiknya, sehingga filosofi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang PMA yang mengatakan bahwa masuknya modal asing hanyalah bersifat pelengkap dana pembangunan tidak menjadi suatu kendala yang menghambat arus masuknya investasi modal asing tersebut.
2.      Mengupayakan agar hubungan antara pemodal asing dengan penerima modal tetap diarahkan pada kemitraan yang dapat saling membangun, sehingga sumber luar negeri dari pinjaman luar negeri dapat dimanfaatkan secara optimal.
3.      Negara penerima modal harus dapat mengembangkan potensi ekonominya  secara akurat serta mampu menjaring informasi mengenai kegiatan usaha penanaman modal dalam rangka peningkatan kemampuan dan posisi bargaining-nya dalam menghadapi pemilik modal asing.
Dengan demikian diharapkan stabilitas sistem keuangan Indonesia dapat dijaga dan dikelola dengan optimal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik melalui berbagai kajian yang tidak lepas dengan  permasalahan arus modal asing. Secara signifikan, penulis menguraikan motif arus modal asing, motif dasar dari International Portofolio Investment adalah mencari tingkat hasil yang tinggi. Sesuai dengan model Heckser-Ohlin maka penduduk suatu negara akan membeli saham ataupun obligasi dari perusahaan yang berada di negara lain bila memberikan return yang lebih tinggi (High Return).
Motif lain International Portofolio Investment adalah untuk diversivikasi rrsiko (Risk Diversification), hal ini dilakukan oleh para investor sesuai dengan portofolio theory yang mengatakan bahwa investasi di berbagai surat berharga dapat menghsilkan return tertentu dengan resiko yang lebih kecil.

C.           Dampak Adanya Arus Masuk Modal Asing
Dewasa ini hampir di semua Negara berkembang membutuhkan modal asing, modal asing tersebut merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pembangunan suatu Negara sehingga kehadiran investor asing tidak bisa dihindari. Pasalnya yang menjadi permasalahan bahwa kehadiran investor asing ini sangat dipengaruhi oleh kondisi internal suatu negara yang termasuk didalamnya stabilitas ekonomi, politik negara, dan penegakan hukum. Penanaman modal (Investment) secara signifikan dapat memberikan keuntungan kepada semua pihak yang di dalamnya tidak hanya investor, bagi perekonomian negara tempat modal itu ditanamkan, maupun bagi negara asal para investor. Pemerintah menetapkan berbagai bidang usaha yang memerlukan penanaman modal dengan berbagai peraturan. Selain itu, pemerintah juga menentukan besarnya modal dan perbandingan antara modal nasional dan modal asing.
Hal ini dilakukan agar penanaman modal tersebut dapat diarahkan pada suatu tujuan yang hendak dicapai. Suatu negara hamper tidak dapat menentukan politik ekonomi secara bebas yang dipengaruhi oleh campur tangan dari pemerintah asing. Pada umumya aliran modal ini akan diikuti dengan mobilitas faktor produksi lainnya seperti tenaga kerja, teknologi, dan manajemen yang secara keseluruhan yang dapat memberikan efek positif bagi kedua negara berupa kenaikan output total dan pendapatan nasional. Namun, mobilitas beberapa faktor produksi secara internasional ini juga mempunyai dilema yang merugikan dan menimbulkan kontroversi politik.



Hal ini dapat dikatakan demikian karena dalam jangka pendek, dan jangka panjang mobilitas faktor produksi mempunyai efek positif maupun negatif. Efek-efet tersebut terletak pada bidang Redistribusi income, Keseimbangan balance of payment, Penerimaan pajak, Term of trade, dan Transfer teknologi dan lain-lain.  Di samping itu, khususnya bagi negara berkembang yang memerlukan dana untuk pembangunan ekonominya seperti Indonesia, jelaslah bahwa foreign direct investment mempunyai beberapa dampak positif dan negatif. Dampak tersebut diantaranya : [10]  
DAMPAK
POSITIF
NEGATIF
a.       Sebagai sumber pembiayaan jangka panjang dan pembentukan modal.
b.       Dalam Foreign Direct Investment melekat transfer teknologi dan know-how di bidang manajemen dan pemasaran.
c.        Foreign Direct Investment tidak akan memberatkan balance of payment karena tidak ada kewajiban pembayaran utang dan bunga, sedangkan transfer keuntungan didasarkan kepada keberhasilan Foreign Direct Investment yang dilakukan oleh perusahaan asing tersebut.
d.       Meningkatkan pembangunan regional dan sektoral.
e.        Meningkatkan persaingan dalam negeri yang sehat dan kewirausahaan.
f.        Meningkatkan lapangan kerja.
a.      Munculnya dominasi industrial.
b.      Ketergantungan teknologi.
c.       Dapat terjadi perubahan budaya.
d.      Dapat menimbulkan gangguan pada perencanaan ekonomi.
e.       Dapat terjadi intervensi oleh home government dari MNC.

Dilihat secara sektoral mungkin aliran modal internasional ini akan ditentang oleh kelompok pemilik modal. Atas dasar hal tersebut pemerintah dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan yang dapat mengoptimalkan stabilitas sistem keuangan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, budaya maupun politik bangsa. Kegiatan-kegiatan tersebut perlu ditunjang kembali oleh setiap pengeluaran pemerintah yang pada gilirannya harus dibiayai oleh penerimaan pemerintah. Sumber utama penerimaan negara terbesar adalah pajak, penjualan obligasi pemerintah, penerimaan devisa, pinjaman, dan pencetakan uang. Untuk membangun infrastruktur dan fasilitas umum bagi masyarakat yang disertai dengan mengelola sumber daya alam Indonesia membutuhkan modal yang sangat besar.
Oleh karena itu diperlukan tambahan sumber dana, baik dari dalam negeri berupa pinjaman dari masyarakat maupun pinjaman dari luar negeri atau yang mudah dipahami adalah utang luar negeri (ULN). Utang luar negeri memainkan peranan yang sangat penting untuk mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi baik sebagai sumber dana pada saat terjadinya laju pertumbuhan ekonomi maupun ketika melunasi utang luar negeri.
Utang luar negeri pemerintah Indonesia merupakan pinjaman dari pihak asing seperti negara sahabat, lembaga internasional IMF, World Bank, ADB, serta pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan Investasi asalkan yang investor yang bersangkutan bukan penduduk Indonesia. Bentuk hutang yang diterima dapat berupa dana, barang[11] atau jasa.[12]  

METODE PENULISAN 
Pada penulisan karya tulis ilmiah yang kami gunakan adalah penelitian korelatif, yang dimaksud dengan penelitian korelatif adalah penelitian yang menghubungkan data-data yang ada. Sesuai dengan pengertian tersebut kami menghubungkan data-data yang kami dapat antara yang satu dengan yang lain. Tidak hanya itu yang menjadi sumber utama penulisan Call For Paper ini, data dari berbagai media seperti Koran, Internet, dan Artikel menjadi sumber referensi tambahan. Sistematika penulisan yang disusun pada karya tulis Ilmiah ini adalah sistematika penulisan yang berlaku pada penulisan karya ilmiah. Untuk memudahkan penggambaran yang jelas dan terarah dalam karya tulis ini dan pedoman yang digunakan dalam penulisan ini adalah pedoman penulisan karya ilmiah Umum, maka sistematika penulisan sebagai berikut :
1.      Latar Belakang.
2.      Tujuan Penelitian.
3.      Landasan Teoritis (Literature Review).
4.      Metodologi dan Data.
5.      Analisis.
6.      Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan.
7.      Daftar Referensi.

PEMBAHASAN
A.           Arus Investasi Indonesia
Berbagai strategi untuk mengundang investor asing telah dilakukan yang disertai dukungan arah kebijakan ekonomi dalam TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1999 yang salah satu kebijakan ekonomi tersebut adalah :
Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang.

Kebijakan mengundang modal asing dalam rangka untuk meningkatkan potensi ekspor, substitusi impor, meningkatkan penghasilan devisa, dan mampu menghemat devisa harus melalui usaha-usaha pemberian prioritas dan fasilitas seperti yang tertuang dalam TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1999. Alasan kebijakan yang lain yaitu agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia. Upaya pemerintah untuk mencari modal asing agar mau kembali menanamkan modalnya di Indonesia sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan.
Ditambah sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998, penanaman modal di Indonesia semakin menurun. Tidak hanya menarik investor, menjaga investor yang sudah ada belum maksimal seperti yang telah penulis ketahui adalah  tutupnya perusahaan asing PT. Sony Electronics Indonesia pada 27 November 2002. Hal tersebut terlihat jelas ketidakpastian perekonomian dunia yang berdampak buruk pada perekonomian Indonesia termasuk penanam modal (Investment), padahal pemerintah telah mencanangkan tahun 2003 ini sebagai tahun investasi.

Untuk memenuhi harapan sebagaimana yang sudah direncanakan sejak tahun 2003 pihak pemerintah, aparat hukum, dan komponen masyarakat dituntut untuk segara menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan menyadari betul pentingnya penanaman modal asing.
Atasdasar hal tersebut kiranya pemerintah Indonesia perlu membuktikan kemampuannya dalam menciptakan suatu iklim penanaman modal yang dapat menarik modal asing masuk ke Indonesia. Pada intinya untuk mengadakan investasi harus ada kemampuan menggali dari masyarakat sendiri dana-dana pembangunan yang  jumlah modalnya tidak terlalu kecil. Oleh karena itu perlu dijalankan pula kebijaksanaan fiskal dan mo­neter yang dapat meningkatkan tabungan dalam negeri sekaligus menjamin kestabilan ekonomi yang berorientasi pada hal-hal mendasar oleh semua pihak pemilik modal asing. Hal-hal yang mendasar tersebut adalah :
1.      Adanya peraturan-peraturan kebijaksanaan mengenai penanam modal asing yang konsisten dan yang tidak terlalu cepat berubah dan dapat menjamin kepastian hukum. Ketidakpastian hukum dan cepat berubah akan meyulitkan perencanaan usaha dalam pembangunan jangka panjang.
2.      Prosedur perizinan yang jelas dan tidak berbelit yang dapat mengakibatkan tidak dapat berproduksi secara efisiensi ekonomis (high cost economy).
3.      Investor membutuhkan jaminan terhadap investasi serta adanya perlindungan hukum terhadap hak milik investor.
4.      Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan investasi dengan baik seperti komunikasi, transportasi, perbankan dan perasuransian.
Namun harus tetap diingat bahwa maksud diadakannya penanaman modal asing hanyalah sebagai pelengkap, dan penunjang pembangunan ekonomi Indonesia yang pada hakekatnya pembangunan tersebut harus dilaksanakan dengan ketentuan swadaya masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus bijaksana dan tetap memegang prinsip kehati-hatian dalam memberikan persetujuan dalam penanaman modal asing agar tidak menimbulkan ketergantungan, maupun berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia  dikemudian hari.
Perkembangan realisasi investasi di Indonesia sejak munculnya krisis politik ekonomi pada pertengahan tahun 1997 yang berkepenjangan sampai saat ini masih difaktori oleh masalah teroris, birokrasi pemerintahan, korupsi dan lain-lain telah membawa dampak yang tidak menggembirakan terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia. Indikator dari hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan antara rencana investasi yang telah disetujui sejak tahun 1997 dengan realisasi dari tahun ketahun sampai dengan Oktober 2007. Berdasarkan data yang dikeluarkan BKPM, perkembangan arus investasi PMA tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.
Perkembangan  Investasi  Modal Asing ( PMA)

Tahun
Direct
Planning
Investment
Approvels
Direct
Realization
Investment
Poroject
Value (US$  Million)
Poroject
Value (US$  Million)
1997
778
33,665.7
331
3,473.4 (13%)
1998
958
13,635.0
412
4,865.7 (36%)
1999
1,179
10,894.3
504
8,229.9 (76%)
2000
1.613
16.038.6
638
9,877.4 (62%)
2001
1.390
16,375.4
454
3,509.4 (21%)
2002
1.254
10.020.1
444
3,091.2 (30%)
2003
1.247
14,364.1
571
5,450.6 (39%)
2004
1.248
10,469.7
546
4,602.3 (45%}
2005
1.649
13,635.6
909
8,914.5  (66%)
2006
1.718
15,659.1
867
5,977.0  (38%)
2007
1.608
36,751.0
842
9,079.6  (27%)

Dari tabel B.1 diatas, pada tahun 1997 realisasi PMA hanya 13 % dari komitmen yang telah disetujui dan kemudian menaik menjadi 76 % pada 1999. Kemudian mulai tahun 2000 s/d tahun 2007 realisasi yang dimaksud berada dibawah tahun 1999. Pada tahun 2000 hanya sebesar 62 %, dan kemudian tahun 2001 s/d tahun 2004 turun sangat drastis dilihat dari komitmen investasi tiap tahun yang telah disepakati, yaitu berkisar antara 21 % sampai 45 %.  Pada tahun 2005 realisasi PMA naik menjadi 66% dari komitmen yang telah disetujui pada tahun yang bersangkutan, dan pada tahun 2006 dan 2007 realisasi PMA tersebut dilihat dari komitmen PMA yang telah disepakati mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu hanya sebesar 38 % dan 27 % dari total komitmen PMA.
Hal tersebut dapat disimpulkan rendahnya realisasi PMA yang dimaksud dibandingkan dengan komitmen investasi modal asing yang telah disepakati disebabkan oleh risk country yang cukup tinggi. Pesatnya arus masuk PMA ke Indonesia selama periode prakrisis 1997 tersebut tidak lepas dari kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh Presiden Soeharto yang lebih terfokus pada industrialisasi, dan pembangunan sektor pertanian dengan lebih menerapkan kebijakan substitusi impor dengan proteksi yang besar terhadap industri domestik.
Dengan luasnya pasar domestik yang sangat besar, tentu kebijakan proteksi tersebut merangsang atas kehadiran PMA yang masuk ke Indonesia yang secara garis besar lebih terpusat pada sektor industri manufaktur. Namun berbeda dengan PMA Triwulan I Tahun 2011, perkembangan realisasi berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selama Triwulan I Tahun 2011 yang pada intinya adalah realisasi investasi tersebut merupakan realisasi penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang dihitung berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan perusahaan pada periode triwulan pertama tahun 2011.

Tabel  A.1I[14]
PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMA
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
MENURUT LOKASI 2011

No

LOCATION
TAHUN 2011
Januari – Maret
Project
Investment
I
SUMATERA (Sumatera)
129
690.2
1
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
5
1.0
2
Sumatera Utara (North Sumatera)
23
242.5
3
Sumatera Barat (West Sumatera)
3
0.4
4
Pekanbaru (Pekanbaru)
11
15.8
5
Jambi (Jambi)
7
3.8
6
Sumatera Selatan (South Sumatera)
22
363.2
7
Bengkulu (Bengkulu)
5
10.7
8
Lampung (Lampung)
7
5.0
9
Bangka Belitung (Bangka Belitung)
11
26.4
10
Kepulauan Riau (Riau Islands)
35
21.2
II
JAWA (Java)
503
2.430.1
11
DKI Jakarta (Jakarta Capital Territory)
183
850.7
12
Jawa Barat (West Java)
180
1.123.8
13
Jawa Tengah (Central Java)
26
25.3
14
D.I. Yogyakarta (Special Region Of Yogyakarta)
4
0.7
15
Jawa Timur (East Java)
32
207.0
16
Banten (Banten)
78
222.7
III
BALI & NUSA TENGGARA (Bali dan Nusa Tenggara)
134
164.2
17
Bali (Bali)
100
131.3
18
Nusa Tenggara Barat (West Nusa Tenggara)
27
30.8
19
Nusa Tenggara Timur (East Nusa Tenggara)
7
2.1
IV
KALIMANTAN (Kalimantan)
85
640.5
20
Kalimantan Barat (West Kalimantan)
18
297.3
21
Kalimantan Tengah (Central Kalimantan)
27
167.5
22
Kalimantan Selatan  (South Kalimantan)
13
115.6
23
Kalimantan Timur (East Kalimantan)
27
60.1
V
SULAWESI (Sulawesi)
31
111.3
24
Sulawesi Utara (North Sulawesi)
6
90.0
25
Sulawesi Tengah (Central Sulawesi)
3
0.2
26
Sulawesi Selatan (South Sulawesi)
12
15.3
27
Sulawesi Tenggara (South East Sulawesi)
5
4.4
28
Sulawesi Barat (West Sulawesi)
2
1.4
29
Gorontalo (Gorontalo)
3
0.0
VI
MALUKU (Maluku)
5
2.0
30
Maluku (Maluku)
3
2.0
31
Maluku Utara (North Maluku)
2
-
VII
PAPUA (Papua)
15
357.3
32
Papua (Papua)
9
350.6
33
Irian Jaya Barat (West Irian)
6
6.7
902
4.395.7

Tabel  A.III[15]
PERINGKAT REALISASI INVESTASI PMA
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
MENURUT NEGARA 2011

No

NEGARA (Country)
TAHUN 2011
Januari – Maret
Project
Investment
1
Singapura (Singapore)
142
1.138.8
2
Amerika Serikat (United States Of America)
24
359.1
3
Jepang (Japan)
78
345.2
4
British Virgin Islands (British Virgin Islands)
30
198.3
5
Inggris (United Kingdom)
36
163.1
6
Korea Selatan (South Korea)
109
139.3
7
Jerman (German)
13
134.7
8
Malaysia (Malaysia)
60
128.4
9
Belanda (Netherlands)
24
93.3
10
Republik Rakyat China (People’s Republic Of Cina)
32
28.4
11
Muangthai (Thailand)
8
21.4
12
Australia (Australia)
34
17.6
13
Seychel (Seychelles)
4
17.6
14
India (India)
15
17.3
15
Brunei Darrussalam (Brunei Darrussalam)
2
10.5
16
Samoa Barat (West Samoa)
3
8.1
17
Hongkong (Hong Kong)
12
8.1
18
Turki (Turkey)
2
5.7
19
Uni Emirat Arab (United Arab Emirates)
3
5.7
20
 Mauritania (Mauritania)
2
5.3
21
Taiwan (Taiwan)
11
5.1
22
Mauritius (Mauritius)
4
4.4
23
Caymand Island (Caymand Island)
9
2.9
24
Belgia (Belgium)
4
2.9
25
Swiss (Switzerland)
6
2.3
26
Prancis (France)
14
2.2
27
Italia (Italy)
7
0.9
28
Irak (Iraq)
3
0.5
29
Afrika Selatan (South Africa)
1
0.4
30
Yordania (Jordan)
1
0.4
31
Liberia (Liberia)
1
0.4
32
Spanyol (Spain)
3
0.4
33
Bulgaria (Bulgaria)
1
0.3
34
Swedia (Sweden)
1
0.3
35
Denmark (Denmark)
2
0.1
36
Mesir (Egipt)
1
0.1
37
Mali (Mali)
1
0.1
38
Filipina (Phillipines)
1
0.1
39
Panama (Panama)
3
0.1
40
Sudan (Sudan)
1
0.0
41
Slovakia (Slovakia)
2
0.0
42
Austria (Austria)
3
-
43
Selandia Baru (New Zealand)
1
-
44
Tanzania (Tanzania)
1
-
45
Gabungan Negara (Joint Countries)
187
1.528.1
Jumlah Total
902
4.395.7








Tabel  A.IV[16]
PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMA
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
MENURUT SEKTOR 2011

No

SECTOR
TAHUN 2011
Januari – Maret
Project
Investment
I
SEKTOR PRIMER (Primary Sector)
166
1.445.2
1
Tanaman Pangan & Perkebunan (Food Crops & Plantation)
74
419.8
2
Peternakan (Livestock)
2
0.3
3
Kehutanan (Forestry)
7
5.2
4
Perikanan (Fishery)
4
1.2
5
Pertambangan (Mining)
79
1.018.7
II
SEKTOR SEKUNDER (Secondary Sector)
329
1,308.5
6
Industri Makanan (Food Industry)
61
300.0
7
Industri Tekstil (Textile Industry)
36
52.5
8
Industri Barang Kulit & Alas Kaki (Leather Goods & Footwear Industry)
12
55.5
9
Industri Kayu (Wood Industry)
3
1.5
10
Industri Kertas dan Percetakan (Paper and Printing Industry)
10
7.7
11
Industri Kimia dan Farmasi (Chemical and Pharmaceutical Industry)
54
280.0
12
Industri Karet dan Plastik (Rubber and Plastic Industry)
30
113.1
13
Industri Mineral Non Logam (Non Metallic Mineral Industry)
5
14.1
14
Industri Logam, Mesin & Elektronik (Metal, Machinery & Electronic Industry)
81
259.0
15
Industri Instrumen Kedokteran, Presisi & Optik & Jam
2
0.9
16
Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain
24
215.7
17
Industri Lainnya (Other Industry)
11
8.6
III
SEKTOR TERSIER (Tertiary Sector)
407
1.642.0
18
Listrik, Gas dan Air (Electricity, Gas & Water Supply)
15
606.7
19
Konstruksi (Construction)
11
53.6
20
Perdagangan & Reparasi (Trade & Repair)
179
144.2
21
Hotel & Restoran (Hotel & Restaurant)
48
60.3
22
Transportasi, Gudang & Komunikasi (Transport, Storage & Communication)
35
593.1
23
Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran (Real Estate, Industri Estate & Business Activities)
23
20.0
24
Jasa Lainnya (Other Services)
96
164.1
Jumlah Total
902
4.395.7



Realisasi investasi pada Triwulan I tahun 2011 menunjukan perkembangan yang menggembirakan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2010. Kenaikan ini juga terlihat dari semakin meningkatnya sebaran dan besaran aliran investasi keluar Pulau Jawa serta meningkatnya peranan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Hasil LKPM triwulan pertama tahun 2011 tersebut menandakan bahwa kepercayaan investor terhadap kebijakan dan perkembangan perekonomian nasional dalam upaya memperbaiki iklim penanaman modal yang dilakukan secara berkesinambungan kembali meningkat yang disertai dengan semakin membaiknya pelayanan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Dengan upaya bersama dari berbagai instansi terkait, diharapkan peningkatan investasi dapat terus dijaga, dikembangkan, serta dapat memperkuat pertumbuhan perekonomian Indonesia kedepan terutama dalam menjaga dan mengelola stabilitas sistem keuangan nasional.

B.           Tantangan Kebijakan Investasi yang Dihadapi Indonesia
Setiap Negara yang mempunyai keinginan untuk mengelola lingkungan, menjaga stabilitas sistem keuangan, mensejahterakan rakyat, serta meningkatkan kualitas taraf hidup ditengah masyarakat dari kemiskinan tidak lepas dari berbagai tantangan yang teramat sulit untuk dilalui. Sampai saat ini dan mungkin pada tahun mendatang, Indonesia menghadapi tantangan yang cukup signifikan pengaruhnya terhadap arus investasi modal asing ke Indonesia. Tantangan tersebut cukup beragam, diantaranya :


TANTANGAN INVESTASI

DALAM NEGERI[17]
LUAR NEGERI
1.       Adanya berbagai keterbatasan yang meliputi pemodalan, sumberdaya manusia (skill) dan teknologi, Disisi lain Indonesia harus mampu mengejar target pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pendapatan masyarakat, penurunan tingkat pengangguran,  peningkatan jumlah ekspor, penurunan jumlah penduduk yang berada dibawah  garis kemiskinan dan lain-lain.
2.       Menciptakan kondisi iklim usaha dalam negeri yang meliputi peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang mendukung terciptanya iklim berusaha yang menarik bagi investor luar negeri  disertai dengan adanya jaminan keamanan  berusaha di Indonesia oleh Pemerintah.
1.       Pada abad ke 21 ini perekonomian dunia semakin bersifat global,  persaingan dalam mengisi pangsa pasar dunia berada dalam kondisi hiperkompetitif, dan arus modal bebas masuk ke negara manapun. Di sisi lain terjadi “Technical gap“ diantara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Hal ini akan semakin melebar apabila Negara Indonesia tidak bertindak dengan cepat termasuk mempersiapkan diri melakukan pengembangan SDM dan IPTEK. [18]
2.       Adanya perubahan-perubahan terjadi di kawasan  Asia dan Asia Pasifik sebagai akibat semakin cepat terlaksananya kesepakatan-kesepakatan multilateral beberapa Negara seperti AFTA dan APEC di sektor  perdagangan dan investasi.
Nampaknya peluang tersebut tidak akan dapat dimanfaatkan Indonesia, apabila tidak berbenah diri dengan cepat dibidang hal-hal yang berkaitan dengan Faktor-faktor yang dapat menarik minat modal asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Sebagai gambaran berdasarkan Word Investment Report (WIR) 2004 berdasarkan 12 variabel penilaian dan politik[19] Indonesia berada pada posisi urutan ke 139 dari 144 negara yang diminati modal asing untuk melakukan investasi di Indonesia pada tahun 2004 silam. Menurut laporan tersebut posisi Indonesia jauh lebih buruk dari beberapa Negara Asean dan beberapa Negara di kawasan Asia, sebagai gambaran yang mungkin dapat dijadikan sumber utama, pemerintah perlu memperhatikan kembali Peringkat realisasi PMA menurut Negara sebagaimana yang telah penulis himpun dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selama Triwulan I Tahun 2011.
Sadar atau tidak sadar, arus investasi yang umumnya dibungkus dengan perjanjian alih teknologi, skill, dan knowledge pemilik modal asing tetap harus melakukan pertimbangan profit. Agar para investor tertarik untuk melakukan penanaman modal di Indonesia perlu melakukan  peningkatan iklim usaha yang dapat menge­rahkan kemampuan yang ada guna membangun kepercayaan terhadap investor untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dengan membina swadaya dan merangsang prakarsa serta partisipasi aktif seluruh masyarakat. Usaha-usaha peningkatan pembangunan nasional tersebut memerlu­kan investasi dalam jumlah yang tidak sedikit yang dikarenakan pelaksanaannya lebih berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap utama dalam pembangunan.
Oleh karena itu, Pengerahan dana investasi perlu ditingkatkan guna bantuan yang berasal dari luar negeri sebagai pelengkap tersebut semakin berkurang dan pada akhirnya mampu membiayai sendiri seluruh pembangunan walaupun saat ini sumber utama pembangunan nasional masih berasal dari tabungan masyarakat, tabungan pemerintah,  serta penerimaan devisa yang berasal dari ekspor dan jasa-jasa.
Apabila tujuan pembangunan telah ditetapkan maka perlu ditentukan dengan jelas sasaran-sasaran yang harus dicapai, sehingga dapat diketahui dengan jelas pula arah pembangunan nasional ke depan. Namun demikian pertumbuhan ekonomi yang hanya diukur dengan pendapatan nasional tidak linear atau tidak berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakatnya. Pendapatan nasional yang meningkat dari tahun ke tahun belum tentu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Kesejahteraan masyarakat akan ikut mengalami peningkatkan jika pendapatan nasional meningkat tajam yang disertai dengan pemerataan sesuai dengan jumlah penduduk Negara. Oleh karena itu seharusnya sasaran pemerintah tidak hanya pada meningkatnya pendapatan nasional melainkan harus diikuti dengan upaya pemerataan pendapatan.
Menurut Susan George (1992) utang luar negeri secara pragmatis menjadi bomerang bagi negara penerima (debitur). Perekonomian di negara penerima utang tidak semakin baik, melainkan semakin hancur. Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan dari hasil penelitiannya yang menunjukan bahwa pada tahun 1980-an arus modal yang mengalir dari negara industri maju yang umumnya merupakan negara kreditur, ke negara yang sedang berkembang dalam bentuk bantuan pembangunan (official development assistance), kredit ekspor, dan arus modal swasta, Penanaman Modal Asing (PMA), portfolio investment, pinjaman bank, dan kredit perdagangan, lebih kecil daripada arus aliran dana dari negara yang sedang berkembang ke negara maju dalam bentuk cicilan pokok utang luar negeri dan bunganya, royalti, deviden, dan keuntungan repatriasi dari perusahaan-perusahaan negara maju yang berada di negara-negara yang sedang berkembang.
Penelitian Susan George ini memperkuat argumentasi yang pernah disampaikan G.J. Meier (1970), bahwa arus modal asing dari negara maju ke negara dunia ketiga tidak pernah meningkat, dan masalah pelunasan utang luar negeri semakin memberatkan, karena itu surplus impor yang ditunjang modal asing semakin merosot, dan pengalihan sumber-sumber di luar impor yang didasarkan pada ekspor menjadi relatif tidak penting bagi sebagian besar negara dunia ketiga.
Selama kendala devisa ini tidak bisa diatasi, negara berkembang  tidak dapat memenuhi kebutuhan impornya bagi program pembangunan. Akibat semakin banyaknya negara-negara yang terjerumus dalam krisis utang luar negeri menyebabkan IMF dan Bank Dunia terpaksa menganjurkan kepada negara tersebut untuk melakukan program penyesuaian struktural (structural adjustment) terhadap perekonomian dalam negeri misalkan dengan pengurangan atau penghapusan berbagai macam subsidi bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok lainnya, penundaan kenaikan gaji pegawai negeri, dan berbagai macam kebijaksanaan kontraksi fiskal lainnya sebagai syarat utama untuk mendapatkan pengurangan utang atau memperoleh pinjaman baru yang mana hal tersebut terjadi pula di Indonesia.

PENUTUP     
Kesimpulan
Untuk menjaga kestabilan harga-harga maka  pengadaan barang-barang kebutuhan pokok terutama pangan harus dijamin oleh kebijaksanaan neraca pembayaran sepanjang produksi dalam negeri belum mencukupi. Kenyataan ini menghendaki laju perbumbuhan yang tinggi pada ekspor agar dengan demikian penyediaan devisa dapat membantu stabilitas ekonomi serta pemerataan hasil-hasil pembangunan dan tidak menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi.



Oleh karena untuk memelihara keserasian antara stabilitas ekonomi, pertum­buhan ekonomi, dan pemerataan di satu pihak dengan kemantapan ne­raca pembayaran di lain pihak juga tercermin dalam kebijaksanaan untuk memanfaatkan sumber-sumber dana dari luar negeri, baik berupa pinjaman maupun penanaman modal asing. Untuk mendorong kegiatan ekspor lebih lanjut, Bank Indonesia mungkin telah menyempurnakan ketentuan mengenai pengambil alihan devisa hasil ekspor dan menurunkan suku bunga rediskonto devisa hasil ekspor. Tidak hanya itu, menyempurnakan ketentuan yang berkaitan dengan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) termasuk ketentuan baru mengenai jual beli tagihan dari pemasok dalam rangka pemasokan barang kepada eksportir tertentu termasuk Pengambil alihan Devisa Hasil Ekspor, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, dan Jual Beli Tagihan atas dasar SKBDN.
Agenda deregulasi yang berkesinambungan sangat diperlukan untuk mendorong produsen beroperasi agar lebih efisien, meningkatkan kepercayaan investor, serta dapat menguatkan kesiapan menghadapi globalisasi. Di samping program-program di atas, berbagai kebijaksanaan yang lebih bersifat umum juga mempunyai akibat pada pening­katan pemerataan hasil pembangunan. Yang terpenting diantaranya adalah usaha peningkatan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran. Pengangguran merupakan sumber utama dari tidak meratanya pendapatan nasional terbesar.
Berdasarkan hasil LKPM triwulan pertama tahun 2011 sebagaimana yang telah penulis analisis diatas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan investor terhadap kebijakan dan perkembangan perekonomian nasional dalam upaya memperbaiki iklim penanaman modal yang dilakukan secara berkesinambungan kembali meningkat yang disertai dengan semakin membaiknya pelayanan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dengan upaya bersama dari berbagai instansi terkait, diharapkan peningkatan investasi dapat terus dijaga, dikembangkan, serta dapat memperkuat pertumbuhan perekonomian Indonesia kedepan terutama dalam menjaga dan mengelola stabilitas sistem keuangan nasional.
Oleh karena itu, Pengerahan dana investasi perlu ditingkatkan guna bantuan yang berasal dari luar negeri sebagai pelengkap tersebut semakin berkurang dan pada akhirnya mampu membiayai sendiri seluruh pembangunan walaupun saat ini sumber utama pembangunan nasional masih berasal dari tabungan masyarakat, tabungan pemerintah,  serta penerimaan devisa yang berasal dari ekspor dan jasa-jasa.
Solusi yang dianggap bisa diandalkan untuk mengatasi kendala rendahnya mobilisasi modal domestik adalah dengan mendatangkan modal dari luar negeri dalam bentuk hibah (grant), bantuan pembangunan (official development assistance), kredit ekspor, dan arus modal swasta seperti bantuan bilateral dan multilateral, investasi swasta langsung (PMA), portfolio investment, pinjaman bank dan pinjaman komersial lainnya serta kredit perdagangan ekspor atau impor. Namun tidak semua berhasil mendapatkannya, kalau pun berhasil jumlah yang didapat akan bervariasi tergantung pada beberapa faktor antara lain  :
1.      Ketersediaan dana dari negara kreditur yang umumnya adalah negara-negara industri maju.
2.      Daya serap negara penerima (debitur) akan mendapat bantuan modal asing sebanyak yang dapat digunakan untuk membiayai investasi yang bermanfaat.
3.      Ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di negara penerima, karena tanpa ketersediaan yang cukup dari kedua sumberdaya tersebut dapat menghambat pemanfaatan modal asing secara efektif.
4.      Kemampuan negara penerima bantuan untuk membayar kembali (repayment) atau yang dikenal dengan membayar utang luar negeri.

Saran
Untuk meningkatkan daya saing di era globalisasi setidaknya ada beberapa hal yang perlu pemerintah perhatikan, diantaranya :        
1.      Upaya yang ditempuh dalam rangka mendorong peningkatan ekspor ialah pembentukan Tim Pengkajian Strategi Ekspor (TIPSE) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), pemberlakuan ketentuan baru tentang tambahan cakupan komoditas dalam Perusahaan Eksportir Tertentu (PET), serta penyempurnaan ketentuan Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) bank.
2.      Membentuk SDI Berkualitas. Hal ini merupakan peluang yang sangat prospektif, sekaligus merupakan tantangan bagi kalangan akademisi dan dunia pendidikan untuk menyiapkan Sumber Daya Insani (SDI) yang berkualitas yang ahli di bidang ekonomi.
3.      Pemerintah harus memberikan pengarahan kebijaksanaan perdagangan dalam negeri lebih terhadap setiap industry Mikro, dan makro guna memperlancar arus barang, bahan pokok sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.
4.      Penggunaan sistem IT modern. Dukungan sistem IT yang modern sangat mendukung peningkatan daya saing bank syari’ah secara nasional. Kebanyakan nasabah memilih bank karena adanya kemudahan bertransaksi, misalkan adanya ATM yang tersebar di seluruh Indonesia.
5.      Pemerintah harus memberikan dorongan kepada pihak swasta dalam pembangunan perekonomian Indonesia demi mewujudkan peningkatan minat investasi di berbagai sektor pembangunan yang diizinkan.
6.      Pengetahuan akan stabilitas sistem keuangan dan sistem pengawasan harus ditanamkan dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi guna meningkatkan pengetahuan dan menciptakan regenerasi yang berjiwa membangun bangsa dan profesional.
7.      Pihak pemerintah harus sering  melakukan kajian sistem keuangan, sistem perbankan, dan sistem pengawasan yang lebih mendalam dan intensif seperti tentang sektor-sektor usaha yang feasible dan layak untuk dibiayai dengan kendali risiko yang akurat melalui implementasi risk management system yang up to dated.



DAFTAR PUSTAKA



Teguh, Harrys Pratama, 2011, “Dinamika Ekonomi Syariah” LP IBEK, Banten. Indonesia.
Ariwibowo, AA, “Aliran Masuk Modal Asing Capai Rp13 Triliunhttp://www.antaranews.com, 2010.
Martina Prianti/Kontan, “Pemerintah Waspadai Aliran Dana Asinghttp://www.kompas.com, 2010.
FAJ (Inisial Wartawan), “Dana Asing di SBI Sangat Rentanhttp://www.kompas.com, 2010.
Hamdy, Hadi, 2001, “Ekonomi Internasional, Buku Kedua Teori Dan Kebijakan Keuangan Internasional” Ghalia Indonesia, Jakarta.
Penanggung Jawab tidak disebutkan, bab-04, “Neraca Pembayaran Dan Perdagangan Luar Negeri  Bappenas, cek__20090203163041__1809__4, 1978
Penanggung Jawab tidak disebutkan, format PDF, “Perkembangan Realisasi investasi PMA Laporan  Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Menurut Lokasi”, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2011.
______________________________, format PDF, “Peringkat Realisasi investasi PMA Laporan  Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Menurut Negara”, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2011.
______________________________, format PDF, “Perkembangan Realisasi investasi PMA Berdasarkan Laporan  Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Menurut Sektor”, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2011.
Maskur, “Membangun Ekonomi Syariah di Indonesia Dengan Menyiapkan Entrepreneur Profesional”, Makalah Seminal Nasional, Untirta,  Maret 22, 2011.

CATATAN KAKI :
1.     Faculty Syari’ah end Islamic Economic, institute religion Islam Country " Sultan Maulana Hasanuddin " Banten, Serang City, Banten Province, Indonesia. harryspratamateguh@yahoo.co.id
2.     Perhatikan tulisan teguh, Harrys Pratama, 2011, “Dinamika Ekonomi Syariah” LP IBEK, Banten Hal 155.
3.     Darmin mengatakan dana yang masuk itu terutama di Surat Utang Negara (SUN) dan saham. "Belasan triliun rupiah langsung masuk ke SUN dan saham, SBI hari-hari ini tidak berubah jumlahnya dengan satu bulan lalu," tuturnya. Perhatikan tulisan editor AA Ariwibowo, 2010, “Aliran Masuk Modal Asing Capai Rp13 Triliun” yang diakses pada tanggal 24 Agustus 2011 dengan situs http://www.antaranews.com/berita/1280563452/aliran-masuk-modal-asing-capai-rp13-triliun
4.     Derasnya capital inflow juga diperkirakan semakin berlanjut terlebih dengan rating Indonesia yang menuju ke investment grade., capital inflow yang masuk ke pasar Surat Utang Negara (SUN) juni 2010 Silam mencapai Rp17,96 triliun. Sedangkan yang masuk ke Sertifikat Bank Indonesia (SBI) mencapai 162,05 triliun dari total Surat Berharga Negara Rupiah yang dapat diperdagangkan per Juni 2010 silam. Perhatikan tulisan Martina Prianti/Kontan, 2010, “Pemerintah Waspadai Aliran Dana Asing” edisi Kamis, 15 Juli 2010 | 11:46 WIB, yang diakses pada tanggal 26 Agustus 2011 dengan situs http://www.kompas.com
5.     Perhatikan tulisan Wartawan yang berinisial FAJ, 2010, “Dana Asing di SBI Sangat Rentan” Rabu, 16 Juni 2010 | 08:19 WIB, yang diakses pada tanggal 26 Agustus 2011 dengan situs http://www.kompas.com
6.     Deputi Gubenur Bank Indonesia (BI) Budi Mulya mengatakan investasi asing terus meningkat dari waktu-kewaktu. Hal itu sebagai satu indikator bahwa orientasi aliran dana lebih kepada sektor produktif.  Menurut dia, bank sentral memproyeksikan penyertaan modal asing (PMA) pada tahun ini akan mencapai US$16,7 miliar, lebih besar jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya US$13 miliar.
7.     Perhatikan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.
8.     Hamdy, Hadi, 2001, “Ekonomi Internasional, Buku Kedua Teori Dan Kebijakan Keuangan Internasional” Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 92-93
9.     Streeten, 1980 : 251.
10.  Hamdy, Hadi, 2001, “Ekonomi Internasional, Buku Kedua Teori Dan Kebijakan Keuangan Internasional” Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 97
11.  Berbentuk barang bila pemerintah membeli barang modal ataupun peralatan perang yang dibayar secra kredit.
12.  Berbentuk jasa sebagian besar berupa kehadiran tenaga ahli dari pihak kreditur untuk memberikan jasa konsultasi pada bidang-bidang tertentu yang lebih dikenal dengan Technical Assistance.
13.  Website BKPM ; Http // www.bkpm,go.id,  October 2007.
14.  Perhatikan tabel ini yang berformat PDF, Judul “Perkembangan Realisasi investasi PMA Berdasarkan Laporan  Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Menurut Lokasi”, diakses pada tanggal 30 Agustus 2011, pukul 15.40 Wib pada situs http://www.bkpm.go.id/contents/p16/publikasi-statistik/17.
15.  Perhatikan tabel ini yang berformat PDF, Judul “Peringkat Realisasi investasi PMA Berdasarkan Laporan  Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Menurut Negara”, diakses pada tanggal 30 Agustus 2011, pukul 15.40 Wib pada situs http://www.bkpm.go.id/contents/p16/publikasi-statistik/17.
16.  Perhatikan tabel ini yang berformat PDF, Judul “Perkembangan Realisasi investasi PMA Berdasarkan Laporan  Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Menurut Sektor”, diakses pada tanggal 30 Agustus 2011, pukul 15.40 Wib pada situs http://www.bkpm.go.id/contents/p16/publikasi-statistik/17.
17.  Perhatikan kembali perkembangan Tabel-tabel arus investasi Indonesia diatas.
18.  Perhatikan kembali perkembangan Tabel-tabel arus investasi Indonesia diatas.
19.  Harian Kompas  23 September 2004.






[1]               Faculty Syari’ah end Islamic Economic, institute religion Islam Country " Sultan Maulana Hasanuddin " Banten, Serang City, Banten Province, Indonesia. harryspratamateguh@yahoo.co.id